Rencana Startegis BPBD

  • Dibaca: 3670 Pengunjung

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 5 Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal penanggulangan bencana daerah secara terencana, terkoordinasi dan terpadu. Dalam upaya mewujudkan pelayanan penanggulangan bencana di daerah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 25 maka Pemerintah Kabupaten Klungkung membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung adalah instansi yang secara garis besar bertugas dan mempunyai tanggungjawab dalam hal penangulangan bencana daerah baik dalam lingkup penanganan prabencana, penangan kedaruratan bencana maupun penanganan pascabencana. Guna menentukan arah sasaran dan program kerja pelayanan penangulangan bencana di Kabupaten Klungkung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah (Renstra SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Klungkung. Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun kedepan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Rencana Strategis Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung juga merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Penangulangan Bencana yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1.2 Landasan Hukum

  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
  • Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
  • Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  • Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah;
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

1.    Instruksi Presiden Nomor  7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan 

         Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  • Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
  • Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
  • Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung
  • Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
  • Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung 2013–2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);                       

 

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

a.    Maksud

Menentukan arah kebijakan, sasaran, dan strategi penyelenggaraan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung selama 5 tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan senergi dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

 b.   Tujuan :

Untuk menetapkan program prioritas dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung selama 5 (lima) tahun sebagai landasan kebijakan dalam kerangka pencapaian visi dan misi pelaksanaan pembangunan daerah.

          Renstra  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung merupakan acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung dalam 5 (lima) tahun yang harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga

       Dalam pelaksanaan renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung ada beberapa faktor penentu tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan antara lain : faktor ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan sumberdaya modal yang terdiri dari anggaran, sarana dan prasarana kerja. Dengan dominannya faktor-faktor tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung menyusun renstra ini dengan ngat mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Dalam pelaksanaanya rencana yang disusun dalam renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung dibuat strategi-strategi yang tertuang dalam program dan kegiatan tahunan, sedangkan untuk mengukur tingkat keberhasilannya akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga setiap tahunnya.

  • Dibaca: 3670 Pengunjung